PERNYATAAN SIKAP DARI FAM UNITOMO SURABAYA

“UNITOMO BERGERAK; Penolakan Kenaikan Harga BBM”

              Editor | Viktorianus Robi | Penulis | Viktorianus Robi. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM demi mengurangi beban APBN yang mencapai Rp 70 Triliun, dianggap tidak sinkron dengan pemasukan potensi pendapatan negara dari sumber daya alam yang dimiliki masih sangat bisa diandalkan."Kalau kenaikan BBM hanya masalah uang yang sangat urgent untuk menutup defisit APBN, Jelas Kami Menolak Kebijakan itu, sebab menimbulkan Efek Domino dari kenaikan BBM ini” Sebenarnya ini bisa dibantu dengan dana Sisa Anggaran Lalu (SAL) tahun 2011 sebanyak Rp 39 Triliun. Jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar pada April 2012 mendatang maka kenaikan harga bahan pokok akan sulit dibendung. Alasan ini kuat, karena nantinya dipastikan tidak bisa dibendung kenaikan tarif transportasi, ekspektasi pedagang soal harga kebutuhan pokok dan produk pertanian. Dapat dipastikan pemerintah akan kesulitan mengendalikan atau mengantisipasi efek domino dari kenaikan BBM. Ini pengalaman menaikkan harga BBM pada tahun 2005 lalu. Harga beras, gula, dan lainnya berlipat naiknya sehingga tingkat inflasi tidak bisa dikendalikan. Jika kenaikan harga premium dan Solar Rp 1.500/liter maka tingkat inflasi diperkirakan 6 – 7%. Ini tidak bisa dipungkiri lagi.

           Berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara, kenaikan BBM merupakan kebijakan yang inskonstitusional. Hal ini dapat dilihat dari UU APBN No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 pada pasal 7 ayat 6 yang berbunyi bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Pasal ini menjadi “penjebak” bahwa seolah – olah pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM. Jika merujuk pada amanat Pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar – besarnya demi kemakmuran rakyat….”, BBM seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau dan merata, bukan dengan harga yang tinggi.

           Kenaikan harga BBM juga mempengaruhi kondisi social masyarakat. Keresahan atas kenaikan hampir seluruh barang-barang pemenuhan kehidupan menciptakan instabilitas social pada masyarakat itu sendiri. Ini akan dampak naik porsentase kemiskinan di Indonesia. Jika kebijakan ini tidak ditolak, maka dampak multi sektoral yang telah disampaikan sebelumnya akan terjadi dan menciptakan situasi Negara yang lebih buruk dari saat ini atau membahayakan Negara. Jangan sampai akhirnya kita membiarkan kebijakan yang menjadi kedok pemerintah untuk menaikkan belanja birokrasi dan mencari popularitas ini disahkan dan menyengsarakan rakyat. Kesejahteraan rakyat mustahil tercapai jika pemerintah benar – benar menaikkan harga BBM. Oleh Karena itu kami Mahasiswa UNITOMO Surabaya menuntut:

1.   Cabut UU No 20 Tahun 2001 Tentang Migas

2.   Indonesia Keluar Dari OPEC (Organisasi Minyak Dunia)

3.   BBM Naik SBY  -  BUDIONO turun!............., harga mati…………..

4.   BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) pembodohan rakyat

5.   BBM Naik, Indonesia Siaga 1

6.   BBM naik darah rakyat naik!....

Read More

Penyikapan kenaikan Harga BBM

Konferensi Pers

 PMKRI, GMNI, PMII, LMND, IMM

Sebuah Negara dikatakan maju jika masyarakatnya sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan pangan,  pendidikan, akses kesehatan dan perumahan dan kemudian tidak ada lagi konflik horizontal akibat dari kemiskinan. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 April 2012 demi mengurangi beban APBN sebesar Rp 70 triliun ternyata tidak tepat, sebab dimasa kepemimpinan SBY utang luar negeri semakin bertambah di bandingkan masa pemerintahan sebelumnya. Ini bisa kita lihat di http://www.dmo.or.id. Sejak SBY menjabat presiden tahun 2004, kabinet SBY telah menaikan harga PREMIUM dari Rp. 1.810 menjadi Rp. 4.500, SOLAR dari Rp. 1.890 menjadi Rp. 4.500, sedangkan MINYAK TANAH dari Rp. 700 menjadi Rp. 2.500. Padahal tahun 2004, harga minyak mentah dunia berada dikisaran angka USD 44 perbarel, sedangkan saat ini harga minyak mentah dunia dikisaran angka USD 105 perbarel akibat krisis di timur tengah. Dari data tersebut kita bandingkan dengan asumsi makro ekonomi Indonesia sangat jelas bahwa pemerintahan SBY tidak berpihak pada rakyat. Jika pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan “Harga minyak dunia telah naik yang mencapai USD 105 juta/barel sampai USD 123 juta/barel dan ini berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia ”Pertanyaannya: Apakah pendapatan perkapita masyarakat Indonesia sudah maju? Jawabannya belum!!!!...

Sangat jelas ini merupakan kebijakan pemerintahan SBY yang tidak berpihak pada ekonomi kerakyatan yang sudah dibangun oleh para founding father  dengan menjual aset-aset strategis yakni BUMN. Kebijakan ini merupakan agenda dalam kepemerintahannya demi pencitraan SBY dan Partai Demokrat yang  sekarang lagi dirundung masalah korupsi. Ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi tertinggi di negeri ini yakni UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar demi kemakmuran rakyat”.

Dari kenaikan harga BBM membawa efek domino yaitu naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan kemiksinan bertambah serta menimbulkan instabilitas sosial.  Ini terjadi karena lemahnya UUD 1945 RI akibat amandemen, Negara tidak mampu memproteksi terhadap BUMN, APBN membengkak dan ini harus ada prifatisasi pengelolahan Migas.                                                                                        Berdasarkan hasil diskusi dan analisis di atas, kami dari PMKRI, GMNI, HMI, LMND, IMM

 mendesak kepada bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia, yaitu :

1.      Tolak keras kenaikan BBM

2.      Indonesia keluar dari OPEC

3.      Mengelolah sendiri Migas

4.      Nasionalisasi aset migas dll

5.      SBY harus mengoptimalkan sebesar-besarnya pengelolaan Sumber Daya Alam negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

6.      Kurangi anggaran negara untuk pendanaan proyek-proyek negara dan anggaran belanja birokrasi pemerintahan yang dianggap tidak efektif dan diluar kesan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Demikian bentuk desakan dari kami selaku pendesak yang perduli akan nasib bangsa dan demi mencita-citakan bentuk pemerintahan yang baik (God Governance), agar kiranya menanggapi aspirasi kami.

Sekian dan terima kasih.

Read More