Tiap DPC Partai Demokrat Dapat 10.000-15.000 Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, kembali membeberkan perihal permainan politik uang dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 silam.
Sebelumnya, saksi-saksi dalam persidangan dengan terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mengungkapkan memang ada aliran uang sebesar Rp 30 miliar dan 5 juta dollar Amerika Serikat (AS) ke kongres itu.
Nazaruddin mengatakan, sebagai anggota tim pemenangan Anas Urbaningrum, dia tahu betul bagaimana aliran dana tersebut sampai ke Bandung.
Karena kemampuan mengalirkan dana itulah, Nazaruddin pun mengakui dia pada akhirnya menjadi Bendahara Umum Partai Demokrat.
Nazaruddin menuturkan, sebelum kongres dia sudah diminta Anas memaparkan kebutuhan uang, untuk mendapatkan suara DPC-DPC Partai Demokrat.
"Saat itu kan ada sekitar 320 DPC yang harus dirangkul suaranya. Saya bilang, kebutuhan setiap DPC sekitar 10.000 dollar AS. Saya tahu karena saya tim pemenangannya Mas Anas," kata Nazaruddin, usai persidangannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (3/2/2012).
Namun, lanjut Nazar, kebutuhan itu akhirnya membengkak karena terjadi pemilihan putaran kedua.
"Jadi DPC-DPC yang sebelumnya memilih Pak Andi, juga harus kami berikan sekitar 15.000 dollar AS agar berbalik memilih Mas Anas. Kalau mau dilihat, ada tuh CCTV saat bagi-bagi uang itu," ujar Nazaruddin.
Menurut dia, kebutuhan soal uang itu sudah disiapkan sebelumnya. "Saya yang menerima uang Rp 30 miliar dan 8 juta dollar AS itu di lantai 9 Hotel Aston Bandung. Tapi di sidang disebut 5 dollar AS. Ya enggak apa-apalah, memang jumlahnya sekitar itu," katanya.

Read More

Abraham Samad: Angie Jadi Pintu Masuk

"Kasus ini kami kembangkan terus. 

Jadi, AS ini pintu masuk 

kasus ini lebih jauh"

              Abraham Samad

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Angelina Sondakh (Angie) sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (3/2/2012). Berdasarkan penetapan tersebut, Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan, Angie menjadi pintu masuk untuk mengembangkan kasus suap pembangunan wisma atlet.
"Kasus ini kami kembangkan terus. Jadi, AS ini pintu masuk kasus ini lebih jauh," kata Abraham di kantor KPK, Jakarta, Jumat (3/2/2012).
Oleh karena itu, lanjut Abraham, pihaknya akan menjerat tersangka lainnya sampai kasus ini tuntas. Selain Abraham mengatakan, KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi melakukan pencekalan terhadap Angie dan Politisi Partai PDI Perjuangan (PDI-P), I Wayan Koster, sejak Jumat (3/2/2012). Dengan itu, keduanya tidak dapat melakukan aktivitas di luar negeri.
"Ini untuk memudahkan penyidikan kasus wisma atlet," ujarnya. (Edwin Firdaus/Prawira Maulana)

Read More

WikiLeaks: SBY Menyalahgunakan Kekuasaan

Penulis: Egidius Patnistik | Editor: Egidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Harian Australia, The Age, Jumat (11/3/2011), memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Laporan harian itu berdasarkan kawat-kawat diplomatik rahasia kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta yang bocor ke situs WikiLeaks.
Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age, mengatakan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.
Kawat-kawat itu juga merinci bagaimana mantan wakil presiden Jusuf Kalla pada Desember 2004 dilaporkan telah membayar jutaan dollar AS, sebagai uang suap, agar bisa memegang kendali atas Partai Golkar. Kawat-kawat itu juga mengungkapkan bahwa istri Presiden, Kristiani Herawati, dan keluarga dekatnya ingin memperkaya diri melalui koneksi politik mereka.
Laporan The Age itu muncul saat Wakil Presiden Boediono mengunjungi Canberra, hari ini, untuk berbicara dengan Wayne Swan yang bertindak sebagai Perdana Menteri Australia, dan berdiskusi dengan para pejabat negara itu tentang perubahan administratif untuk mereformasi birokrasi di Indonesia.
Laporan-laporan diplomatik AS tersebut mengatakan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufik Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai “korupsi selama masa jabatan istrinya”.
Pada Desember 2004, kedutaan AS di Jakarta melaporkan bahwa salah satu informan politiknya yang paling berharga, yaitu penasihat senior Yudhoyono sendiri, TB Silalahi, sudah menyarankan Hendarman Supandji yang telah mengumpulkan “cukup bukti tentang korupsi Taufik Kiemas untuk menangkap Taufik”.
Namun, Silalahi, salah seorang kepercayaan Yudhoyono di bidang politik, mengatakan kepada kedutaan AS bahwa Presiden “secara pribadi telah memerintahkan Hendarman untuk tidak melanjutkan kasus Taufik”. Tidak ada proses hukum yang diajukan terhadap Taufik, seorang tokoh politik berpengaruh yang kini menjadi Ketua MPR.

Read More

Wikileaks: SBY Terlibat Korupsi

Wikileaks kembali merilis surat kabel yang mengungkapkan bahwa Amerika Serikat mengetahui perihal keterlibatan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus korupsi serta kekerasan yang ia lakukan demi mempertahankan kekuasaan politik.

Seperti dilansir The Age yang berbasis di Australia, Jumat (11/3), dalam dokumen tersebut, SBY telah secara pribadi turut campur untuk mempengaruhi jaksa dan hakim dalam rangka melindungi tokoh-tokoh politik yang melakukan korupsi. Ia juga dilaporkan kerap menggunakan agen rahasia Indonesia untuk memata-matai beberapa saingan politik serta beberapa staf pentingnya.

Staf wikileaks secara eksklusif mengatakan kepada reporter The Age, bahwa pada 2004, SBY turut campur tangan dalam kasus Taufiq Kiemas yang merupakan suami mantan presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Dilaporkan, Kiemas telah menggunakan kekuasaan politik istrinya yang memimpin partai terbesar ke dua di Indonesia untuk melindungi dirinya dari tuntutan hukum yang menjeratnya. Hal itu disebut dalam dokumen Wikileaks sebagai korupsi legendaris selama masa jabatan sang istri.

Dokumen tersebut juga menuturkan perihal mantan wakil presiden di masa SBY yang membayar jutaan dolar untuk dapat mengendalikan partai politik terbesar di Indonesia. Juga menyebutkan bahwa istri presiden SBY dan keluarganya hanya memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan koneksi politik.

Berita ini dilansir bersamaan dengan kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Australia. (YUS)

Read More